Deparpolisasi dan Ilusi Ketakutan Partai Politik

Deparpolisasi dan Ilusi Ketakutan Partai Politik

Oleh : Fadil Abidin

Di tangan Ahok semua tradisi perpolitikan di tanah air seakan dirobek-robek dan dibuang ke tong sampah. Jika selama ini seorang gubernur “menyembah” para anggota DPRD, memberi aneka tunjangan dan fasilitas bahkan jika perlu memberi “suap” asal jabatannya aman. Ahok justru mencampakkan DPRD ke dasar jurang.

Ahok tak mau berkompromi dengan DPRD soal APBD DKI Jakarta yang dianggapnya penuh kejanggalan. Ahok berkoar-koar ada perampokan uang rakyat di sana dan ia berteriak lantang ada “maling” di DPRD. Para anggota dewan berteriak galak, tetapi Ahok lebih galak lagi.

Jika seorang pejabat selama ini harus menjadi contoh bagi publik bagaimana berperilaku santun, berkata lembut, sopan, bertutur dengan kata-kata intelek, bermanis-manis dengan para koruptor dan penjarah tanah negara, uang negara dan hak orang lain, Ahok malah sebaliknya. Ia berkata kasar, menghantam, memaki para koruptor dan menghina mereka bagai manusia tak beradab. Seolah Ahok tidak perduli dijuluki manusia kasar, sombong dan pongah. Ia tetap menunjukkan karakternya sebagai seorang perobek tradisi.

Menjelang Pilkada, biasanya seorang petahana bermanis-manis kepada rakyat dan kepada para bawahannya, tetapi Ahok malah sebaliknya. Ia semakin galak memaki, menggusur, mengomel dan memecat bawahannya yang tidak becus bekerja. Ahok tetap seperti aslinya, original dan apa adanya. Ia tidak meniru para calon gubernur lainnya yang tiba-tiba pergi ke pasar tradisional, hadir di tengah kampung pelacuran yang hendak digusur, makan nasi bungkus dan makan di warteg untuk sekadar menarik simpati.

Jika selama ini partai politik minta syarat ini dan itu dari para calon kepala daerah, Ahok malah membuang mereka bagai sampah. Partai tak lagi dianggap sebagai media pembelajaran politik, terlalu lamban bergerak, dan tidak aspiratif lagi. Jika partai mencoba memberangus Ahok, sebaliknya Ahok melawan mereka tanpa ampun hingga berteriak histeris mengumbar kata-kata subversif, deparpolisasi!

Deparpolisasi

            Istilah deparpolisasi pada awalnya dituduhkan kepada komunitas anak-anak muda yang tergabung dalam Teman Ahok. Istilah ini dimunculkan Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi yang juga Ketua DPRD DKI. Prasetio menilai adanya upaya deparpolisasi yang sedang berkembang di Indonesia. Indikatornya, kata dia, adalah adanya upaya untuk meniadakan peran partai politik dalam pemilihan kepala daerah. Akibat pernyataannya yang “asal” ini, Prasetio banyak dibully kaum netizen dan menjadi bahan olokan di dunia maya.

Namun apa arti sebenarnya dari kata deparpolisasi tersebut? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti deparpolisasi adalah pengurangan jumlah partai politik. Pengamat politik  dari Universitas Gajah Mada, Arie Sudjito, mencoba menerangkan apa arti deparpolisasi tersebut. 

"Deparpolisasi itu upaya pemandulan terhadap partai, contohnya dengan membatasi jumlah partai, tidak memberi ruang terhadap partai. Ada kondisi politik yang bisa menghancurkan partai dan menghilangkan peran partai (Kompas.com, 10/3/2016).

 Jadi, upaya yang dilakukan oleh Teman Ahok bukanlah deparpolisasi. Sebab sikap mereka tidak membatasi jumlah partai ataupun menghilangkan peran partai politik, dan mereka tidak punya wewenang dan kekuasaan untuk melakukan itu. Calon independen lahir sebagai bentuk kritik dan merupakan alternatif dari pilihan parpol yang memiliki banyak sekali kelemahan dalam mengusung seorang calon kepala daerah.

Lagipula, munculnya calon independen telah diatur dalam UU No. 8 tahun 2015 tentang Pilkada. Munculnya calon independen dilandasi aturan hukum yang sah. Jadi parpol tidak perlu alergi apalagi takut menghadapi calon dari jalur independen.

Kegagalan Parpol

Isu deparpolisasi merupakan visualisasi kegagalan partai politik menyiapkan kader terbaikrnya untuk menjadi pemimpin. Selama ini beratas-ratus kepala daerah yang dicalonkan oleh parpol terjerat masalah korupsi. Mekanisme internal, penjaringan calon, mukernas, mukewil, mukerda, musyawarah entah apa lagi namanya, proses ini dan itu yang bertele-tele, toh hanya melahirkan kepala daerah yang korup.

Sikap tegas, lugas dan berani Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang selama ini tidak mengenal kompromi, membuat hampir semua pimpinan parpol khawatir akan  terjadi  ketidakpercayaan publik yang massif terhadap eksistensi parpol dalam kehidupan berdemokrasi. Apalagi Ahok sejauh ini tidak menjadi anggota parpol manapun.   

Dalam konteks pilgub DKI Jakarta, tidak ada parpol yang memiliki kader handal untuk bisa dicalonkan sebagai cagub DKI Jakarta untuk melawan popularitas dan elektabilitas Ahok. Hal ini merupakan visualisasi kegagalan parpol dalam menyiapkan kader terbaiknya.

Saat ini Ahok muncul sebagai pemimpin yang transformatif, original dan fenomenal. Rakyat Indonesia saat ini sedang mengalami krisis kepemimpinan. Rakyat saat ini mungkin tidak membutuhkan lagi pemimpin-pemimpin seperti era sebelumnya, yang ganteng, tegap, gagah, berwibawa, kharismatik, orator ulung, bertutur kata sopan, dsb. Rakyat lebih memilih pemimpin yang bersahaja, bicara apa adanya, jujur, berani, dan tegas.     

Ilusi Ketakutan

 Sikap media sosial yang membela Ahok atas sikapnya tidak memilih parpol sebagai kendaraan politik menuju Pilgub DKI Jakarta adalah alarm bagi para pemimpin parpol untuk segera bangkit dan berbenah. Sikap berani ini membuat banyak orang-orang penting di negeri ini tersentak, terutama para pimpinan parpol. Tuduhan deparpolisasi justru membuka aib kebodohan para petinggi parpol itu sendiri.  

Hanya seorang  pimpinan tertinggi  negara yang tiran dan  otoriter yang mampu melakukan deparpolisasi. Apa yang dituduhkan sebagai deparpolisasi sesungguhnya adalah membuka aib sendiri tentang terjadinya delegitimisi parpol. Sebuah gejala yang menggambarkan lunturnya kepercayaan publik terhadap partai politik.

Aspirasi masyarakat mampet, tingkah pola, tindakan kader-kader parpol yang kerap mengabaikan aspirasi rakyat, juga keterlibatan kader parpol dalam sejumlah kejahatan, seperti korupsi, kekerasan, dan kejahatan kriminal lainnya menggerus simpati dan kepercayaan publik. Delegitimiasi yang berkaitan dengan pencalonan kepala daerah di pilkada, misalnya, merupakan bukti kegagalan parpol melakukan fungsi rekrutmen sehingga tidak menciptakan kader pemimpin kredibel, berintegritas, dan kompeten untuk mengisi jabatan-jabatan publik.

Sebaliknya, kader-kader yang oleh masyarakat dinilai memiliki kualifikasi memadai justru diabaikan oleh partai politik hanya karena ia bukan anggota parpol dan tidak punya “mahar” yang cukup. Dari sinilah, lahir jalur independen guna membuka jalan bagi kader-kader pilihan masyarakat agar bisa menduduki jabatan-jabatan publik.

Bagi orang-orang yang mempunyai kualifikasi yang memadai sebaiknya harus berani menempuh jalur indpenden. Jangan seperti pengemis yang datang ke parpol dengan menunduk-nunduk, menjanjikan ini dan itu jika menang, menjilat, bakan bersedia membayar “mahar” jika parpol tersebut mau mendukung dan mengusung.

Isu deparpolisasi tak lain adalah ilusi dari ketakutan parpol itu sendiri. Pertama, popularitas dan elektabilitas Ahok menurut hampir semua lembaga survei selalu yang teratas. Mereka sebenarnya mau merekrut Ahok, tapi melihat tabiat Ahok yang tak kenal kompromi, tak mau membayar “mahar”, dan tak mau “cawe-cawe” membuat parpol jadi segan dan enggan merekrutnya. Jika tak memberi manfaat, untungnya buat parpol apa?

Kedua, Ahok adalah petahana kepala daerah. Parpol mempunyai ilusi ketakutan yang luar biasa. Ini bisa menjadi preseden. Di masa depan, petahana yang awalnya dicalonkan parpol kemudian berkinerja baik, disukai rakyat dan mempunyai elektabilitas tinggi, karena tidak mau terikat lagi dengan parpol maka untuk pencalonan periode berikutnya memilih jalur independen. Ini adalah bencana bagi parpol.

Ilusi ketakutan ketiga, parpol takut kalah. Jika seandainya Ahok menang, maka delegimitasi terhadap parpol akan semakin meluas. Jalur indpenden akan menjadi tren di masa depan dan jalur parpol hanya akan dipandang sebelah mata.

Ilusi-ilusi ini akan mengakibatkan dua hal. Pertama, parpol kemungkinan akan bersatu menghadang Ahok. Seluruh parpol akan bersatu hanya mendukung dan mengusung satu pasangan calon yang dianggap terbaik untuk mengimbangi elektabilitas Ahok. Pilgub DKI hanya akan ada dua pasangan calon, jalur parpol versus jalur independen. Kehormatan parpol dipertaruhkan.

Kedua, bisa saja parpol-parpol tertentu akan memanggil kader-kader terbaiknya untuk menghadapi Ahok. PDIP yang “sakit hati” bisa saja akan mencalonkan “duet maut” Ganjar Pranowo dan Tri Rismaharini. PKS akan membujuk Ridwan Kamil agar mau mencabut pernyataannya dan mau maju di Pilgub DKI. Partai Gerindra mungkin akan mencalonkan Sandiaga Uno atau Fadli Zon. PPP, PKB dan PAN mungkin akan berkoalisi mencari figur yang dianggap bisa menyaingi Ahok. Partai Golkar dan Demokrat akan wait and see, mereka akan menerapkan politik injury time, menunggu detik-detik terakhir baru bisa memutuskan.

Saya tidak yakin musisi Ahmad Dhani akan maju sebagai calon dari PKB. Yusril Ihza Mahendra punya parpol PBB tapi tak punya kursi di DPRD DKI. Adhyaksa Dault bukan anggota parpol. Kedua orang ini butuh “caper” alias cari perhatian agar dilirik parpol.

Apapun konsekuensinya, rakyat akan tetap diuntungkan. Jika banyak tokoh-tokoh hebat ikut pilkada, maka akan terjadi pertarungan ide, gagasan, visi dan misi dalam membangun Jakarta sebagai ibukota negara agar menjadi lebih baik. ***