Ke(tidak)canggihan Korupsi di Indonesia
Oleh : Fadil Abidin
“In India, corruption is under the table. In China, it is over the table,
while in Indonesia corruption includes the table."
Anekdot di atas sering kita lihat di dunia maya. Dan di dunia nyata ternyata juga nyaris sama. Modus korupsi di Indonesia ternyata masih menggunakan teknik kelas “rendah” karena bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh mereka yang tidak pernah sekolah sekalipun.
Praktik korupsi di Indonesia begitu blak-blakan dan dilakukan secara terang-terangan. Seperti anekdot di atas, di India, korupsi dilakukan di bawah meja. Di China, dilakukan di atas meja, sementara di Indonesia, sekalian mejanya juga dibawa.
Sehingga tidaklah heran jika Anwar Ibrahim, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, pernah menyatakan bahwa korupsi di Indonesia masih kalah canggih dari Malaysia (republika.co.id, 30/1/2012).
Anwar Ibrahim mengakui penanganan korupsi di Malaysia juga masih lemah. Tingkat korupsi di negeri jiran itu pun dikatakannya masih tinggi. Menurut Anwar, ada perbedaan antara fenomena korupsi yang terjadi di negerinya dan Indonesia. Faktor warisan penjajahan pun ditudingnya memiliki pengaruh terhadap perbedaan perilaku korupsi tersebut.
“Tingkat korupsi di Malaysia sendiri sesungguhnya tinggi dan besar. Hanya saja, karena kami ini merupakan warisan penjajahan Inggris, korupsi dikemas dengan lebih sophiscated (canggih),” ucap Anwar seusai menghadiri Sarasehan Nasional Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam PB (HMI) di ITB Bandung (30/1).
Lebih lanjut di hari yang sama tapi di lain kesempatan, Anwar Ibrahim punya cara sendiri mengkritik soal korupsi yang terjadi di Indonesia, maupun negaranya, Malaysia. Dengan gaya setengah bercanda, Anwar menyebut praktek korupsi di negaranya lebih canggih. Di Indonesia, lebih blak-blakan.
"Di Malaysia, tahap korupsinya itu tinggi, tapi tidak kelihatan," kata Anwar di sela-sela pidato kebudayaan "Kepemimpinan dalam Dinamika Perubahan Ekonomi Politik" di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, (30/1/2012). "Itulah hebatnya kita (Malaysia)."
Menurut Anwar, modus koruptor di dua negara ini bisa berbeda karena kondisi latar belakang penjajahan kedua negara. Di Malaysia, menurut Anwar, karena bekas negara jajahan Inggris, di depannya terlihat santun, tapi di belakangnya, modusnya pelan tapi canggih. "Inggris ini kan level sophiscation-nya hebat," kata Anwar. "Jadi dia sudah canggih ketika kemudian diadopsi oleh koruptor Malaysia."
Adapun di Indonesia, pengaruh budaya Belanda sebagai negara penjajah juga mempengaruhi. Belanda, menurut Anwar, dikenal sebagai negara yang keras sehingga ketika diadopsi Indonesia, modus koruptor juga berbeda dengan Malaysia. "Di sini (Indonesia) dilakukan di atas meja, di bawah juga ada," kata Anwar yang disambut tawa hadirin (Tempo.co, 31/1/2012).
Karenanya, kata Anwar, cara korupsi di Indonesia tak dapat diterapkan di Malaysia. Soalnya gaya dan modusnya berbeda. Jadi modus rasuah (suap-menyuap dan korupsi) di Indonesia pun jika diterapkan di Malaysia bisa dianggap curang atau malah dibilang tidak beradab. Padahal esensinya sama: korupsi. "Apa pun bentuknya, korupsi itu sangat tidak bermoral," ujarnya.
Anwar menegaskan, masalah utama yang harus dihadapi seluruh bangsa saat ini adalah keserakahan para pemimpin. "Negara semiskin (sumber daya alam) apa pun jika diurus dengan baik, maka akan mampu menjaga rakyatnya dengan baik," ujar Anwar.
Keserakahan akan kekuasaan dan kekayaan ini, kata Anwar, yang membuat pemimpin lupa mengurus rakyatnya. Untuk itu, dia melanjutkan, diperlukan pemimpin yang benar-benar memikirkan rakyat. "Untuk itu perlu adanya guiding idea yang harus sesuai dengan kenyataan, tak hanya sekadar ide, tetapi harus diikuti dengan praktek," katanya. "Inilah pentingnya ketegasan melawan korupsi."
Anwar mengatakan, di Malaysia ada semacam diplomasi dalam korupsi. Sehingga, berbagai kasus korupsi di negeri itu disimpan sedemikian rupa. Hal ini dikarenakan transparansi di negerinya masih menjandi barang langka. “Jadi di sinilah perbedaan kami dengan Indonesia. Karena Indonesia warisan penjajahan Belanda, korupsinya tidak canggih. Bahkan sudah terang-terangan,” tutur Anwar sambil berseloroh.
Korupsi Tidak Canggih
Pertanyaannya, jika korupsi di Indonesia tidak canggih, mengapa sulit untuk diberantas? Jawabannya adalah political will dari pemerintah yang nyaris tidak ada. Di Indonesia memang ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pengadilan tipikor (tindak pidana korupsi) yang saat ini telah ada di daerah-daerah. Tapi dalam implementasinya, pengadilan tipikor justru lebih sering memberikan vonis bebas atau hukuman yang kelewat ringan kepada para koruptor.
Keadilan di Indonesia itu seperti pisau, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ketika rakyat miskin mencuri seekor ayam seharga Rp 10.000 dihukum 3 bulan penjara dan ketika di tahanan atau penjara tak jarang pula menerima siksaan fisik. Tapi seorang koruptor yang mencuri uang rakyat sebesar 10 miliar cuma dihukum 3,5 tahun penjara. Dan ketika ditahan atau dipenjara bisa keluar masuk rumah tahanan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Sang koruptor bisa menyewa pengacara mahal yang bisa melobi hakim dan jaksa, memutarbalikkan fakta serta mencari celah-celah hukum yang ada.
Pemecahan kasus-kasus korupsi di pengadilan Indonesia sengaja dibuat rumit dan berlarut-larut, padahal kasusnya sudah teramat terang-benderang. Kasus suap Wisma Atlet Sea Games dan Hambalang yang melibatkan Nazaruddin dan berbagai pihak misalnya, sangat vulgar dan terang benderang, tapi sengaja diperumit.
Demikian juga megaskandal Bank Century, kasus ini dibuat seolah-olah “maha rumit” oleh para pejabat kita. Padahal kasus penggelontoran dana talangan ini modus operandinya termasuk “kacangan” yang bisa dilakukan oleh seorang tamatan SD sekalipun.
Nyaris tidak ada kasus yang menggunakan teknik tingkat tinggi apalagi yang canggih dalam modus korupsi di Indonesia. Kasus-kasus korupsi di Indonesia pada umumnya masih seputar mark up proyek pembangunan, suap-menyuap untuk memenangkan tender proyek, penggelapan dana anggaran, penggelapan dana bantuan sosial, pengadaan barang, dan sebagainya. Semua itu tidak canggih, karena bisa dilakukan oleh siapa saja asal mempunyai jabatan.
Ketidakcanggihan modus korupsi di Indonesia, diikuti pula oleh ketidakcanggihan penegakkan hukumnya. Korupsi semakin menjadi karena hukumannya kelewat ringan dan tidak menimbulkan efek penjeraan. Siapa pun tampaknya akan bercita-cita melakukan korupsi (bila ada peluang), jika hukumannya cuma 3 – 5 tahun, sementara hasil korupsinya bisa mensejahterakan anak-cucu hingga tujuh turunan.
Sindiran Anwar Ibrahim bahwa modus korupsi di Indonesia kalah canggih dengan Malaysia, sebenarya menohok kita semua. Sudah begitu dungukah bangsa ini, sehingga untuk memberantas korupsi yang tidak canggih saja kita tidak mampu? ***