Saatnya Menyurvei Lembaga Survei
Oleh
: Fadil Abidin
Dimuat dalam Kolom OPINI Harian
Analisa Medan, 12 Juli 2014
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden (Pilpres) telah usai, hasil resmi siapa pemenangnya baru akan
diumumkan KPU pada 22 Juli 2014. Hasil hitung cepat (quick count) Pilpres 9
Juli menghadirkan sejumlah fenomena politik baru di tanah air. Kredibilitas kinerja lembaga survei
dipersoalkan karena ada sejumlah hasil
quick count dari lembaga survei yang mempublikasikan hasil yang berbeda-beda. Masing-masing
pihak pun saling klaim kemenangan berdasarkan hasil hitung cepat tersebut.
Berdasarkan data
yang dihimpun Liputan6.com, Rabu (9/7/2014), ada 8 dari 12 lembaga survei yang menyatakan
pasangan capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) sebagai pemenang
Pilpres. Sedangkan 4 lembaga survei lainnya menyatakan Prabowo Subianto-Hatta
Rajasa yang unggul.
Berikut hasilnya: Pertama,
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan, dari 98,05% suara yang masuk,
Prabowo-Hatta memperoleh 46,7% dan Jokowi-JK meraih 53,3%.
Kedua, Center for
Strategic and International Studies (CSIS)-Cyrus Network menyebutkan, dari
99,90% suara yang masuk, Prabowo-Hatta memperoleh 48,1% dan Jokowi-JK meraih
51,9%.
Ketiga, Saiful Mujani
Research & Consulting (SMRC) menyebutkan, dari 99,3% suara masuk,
Prabowo-Hatta memperoleh 47,09% dan Jokowi-JK meraih 52,91%.
Keempat, Survei Badan
Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas menyebutkan, dari 100% suara
masuk, Prabowo-Hatta memperoleh 47,66 dan Jokowi-JK meraih 52,34%.
Kelima, Indikator
Politik menyebutkan, dari 99,5% masuk, Prabowo-Hatta memperoleh 47,06% dan
Jokowi-JK meraih 52,94%.
Keenam, Survei Radio
Republik Indonesia (RRI) menyebutkan, dari 97% suara masuk, Prabowo-Hatta
memperoleh 47,40% dan Jokowi-JK meraih 52,60%.
Ketujuh, Populi Center
menyebutkan, dari 98,95% suara masuk, Prabowo-Hatta memperoleh 49,06% Jokowi-JK
meraih 50,94%.
Kedelapan, Jaringan
Suara Indonesia (JSI) menyebutkan, dari 91,35% suara masuk, Prabowo-Hatta
memperoleh 50,16% dan Jokowi-JK meraih 49,84%.
Kesembilan, Pusat
Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) menyebutkan, dari 93,41%
suara masuk, Prabowo-Hatta memperoleh 52,05% dan Jokowi-JK meraih 47,95%.
Kesepuluh, Lembaga
Survei Nasional (LSN) menyebutkan, dari 96,51% suara masuk, Prabowo-Hatta
memperoleh 50,56% dan Jokowi meraih 49,44%.
Kesebelas, Indonesia
Research Centre (IRC) menyebutkan, dari 100% suara masuk, Prabowo-Hatta
memperoleh 51,11% dan Jokowi meraih 48,89%.
Keduabelas, Pol Tracking Institute, yang menyebutkan
pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa memperoleh 46,63%,
sedangkan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) 53,37%.
Tindakan KPU
Yang unik, media televisi TVOne dan Anteve (dari Grup Bakrie), RCTI,
GlobalTV, MNCTV, DeliTV (dari MNC Grup) hanya menayangkan hasil survei dari
lembaga survei yang memenangkan Prabowo-Hatta. Sedangkan MetroTV hanya
menayangkan lembaga survei yang memenangkan Jokowi-Hatta.
Sedangkan stasiun televisi lainnya seperti SCTV, Indosiar, TVRI,
TransTV, Trans7, dan NetTV cukup berimbang dengan menayangkan hampir seluruh
hasil quick count dari lembaga survei. Sementara stasiun televisi asing
mayoritas mempublikasikan Jokowi-JK sebagai pemenang.
Perbedaan hasil
quick count Pilpres 2014 menimbulkan
kecurigaan adanya manipulasi yang menyebabkan lahirnya
perbedaan hasil hitung cepat tersebut. Untuk itu KPU harus berani melakukan evaluasi dan mengaudit
lembaga-lembaga survei tersebut. Jika ada
lembaga survei yang terbukti melakukan manipulasi data, KPU harus
mencabut akreditasi lembaga survei tersebut dari peliputan Pemilu.
Perbedaan hasil quick
count ini dikhawatirkan
akan mempengaruhi opini publik terhadap hasil Pilpres. Perbedaan ini dapat
menimbulkan potensi konflik di tengah masyarakat jika tidak ada penjelasan
lebih lanjut tentang transparansi dan metodologi survei yang dilakukan. Apalagi
jika hasil survei yang telah dimanipulasi tersebut secara gencar ditayangkan di
beberapa stasiun televisi.
Padahal metode quick count pada awalnya ditujukan memberikan informasi
yang lebih dini kepada masyarakat. Hasil hitung cepat yang
secara metodologis sebenarnya dapat
dipertanggungjawabkan validitas dan akurasinya, dan semula dimaksudkan untuk
mengontrol munculnya tindak kecurangan praktik pemilihan umum seperti pilpres
ini, justru
menjadi klaim politik secara positif maupun negatif. Kalau kemudian
masing-masing pasangan capres-cawapres mendeklarasikan dirinya sebagai pemenang
pemilu presiden versi hitung cepat, maka saat ini kita memiliki dua presiden
terpilih versi hitung cepat.
Sampai
di sini banyak pihak berharap KPU
bertindak
dan bersikap independen dan profesional untuk memastikan suara rakyat yang akan
diumumkan pada 22 Juli mendatang tidak dicurangi oleh kepentingan-kepentingan
politik sesaat. KPU harus
berani bertindak setelah 22 Juli nanti dengan memblack list lembaga survei maupun
orang-orang yang terlibat di dalamnya yang terbukti melakukan manipulasi.
Hukuman Publik
Selain lembaga survei yang perlu
diaudit oleh KPU, maka stasiun-stasiun televisi juga harus diberi peringatan
oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang menyiarkan pemberitaan yang tidak
berimbang, berisi fitnah, atau berita yang berisi kebohongan.
Tapi tidak mungkin untuk melakukan
kedua hal tersebut di atas karena akan terkesan sangat otoriter bahkan bisa
dianggap sebagai menghalangi kebebasan berpendapat dan menghalangi kebebasan
pers. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
misalnya, tidak akan lahir dalam suasana politik yang masih otoriter. Demikian pula dengan undang-undang
penyiaran, keterbukaan informasi publik dan lain sebagainya. Maka tesis McNair
(2011) tentang kompleksitas hubungan politik, media dan demokrasi adalah
keniscayaan yang patut diperhatikan secara lebih mendalam.
Brian McNair dalam
bukunya An Introduction to Political Communication (5th Edition, 2011)
menegaskan bahwa media tidak lagi sekadar saluran komunikasi untuk
praktik-praktik politik yang dijalankan, lebih dari semuanya media telah
menjadi bagian penting dalam proses politik yang terjadi. Media, dengan demikian juga memilih
jalan politiknya sendiri untuk berpihak atau tidak berpihak pada isu-isu
politik yang sedang berlangsung.
Keberpihakan sejumlah
media cetak, televisi dan media online pada kedua pasangan capres-cawapres pada
pemilu kali ini menjadi sangat kentara, dan patut dimaklumi karena faktanya
para pemilik media tersebut adalah orang-orang penting di belakang kontestasi
Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta. Fenomena ini menjelaskan tesis McNair bahwa saat
ini media (sebagai teks dan konteks) adalah aktor politik itu sendiri.
Jadi media massa sudah saatnya terbuka, media massa secara bebas bisa
memilih jalan hidupnya sebagai lembaga independen atau lembaga yang telah
terafiliasi oleh kekuatan politik tertentu. Keberpihakan atau ketidakberpihakan
ini sangat perlu, agar distorsi pemberitaan yang ada dapat dimaklumi oleh
masyarakat. Sehingga masyarakat dapat menilai bahwa suatu media telah berpihak
atau tidak berpihak.
Demikian juga dengan lembaga survei, harus terbuka dan transparan
tentang metodologi, jumlah sampling, margin error, sebaran demografis, sponsor,
dan afiliasi politiknya kepada publik. Penjelasan tentang hal ini akan
memberikan gambaran kepada publik dalam memahami hasil survei. Masyarakat lebih
lanjut dapat menyurvei lembaga survey, bahkan jika perlu melakukan penghukuman
kepada lembaga survei yang telah memanipulasi data untuk melakukan kebohongan
publik. Dengan cara apa? Dengan stigmatisasi dan jangan mempercayai lembaga
survei tersebut. ***